Dialog Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dengan Wakil Ketua Dewan Mahasiswa UI, Fatima, di salah satu televisi nasional seharusnya menjadi panggung bagi pemerintah untuk menunjukkan kualitas komunikasi publiknya.
Namun yang menjadi viral justru bukan substansi perdebatan.
Potongan video yang beredar luas memperlihatkan Qodari beberapa kali memotong pembicaraan lawan diskusi dan berulang kali meminta data atas setiap kritik yang disampaikan. Respons publik pun bergeser. Yang dipersoalkan bukan lagi siapa yang memiliki argumen lebih kuat, melainkan apakah cara berkomunikasi seperti itu layak ditampilkan oleh pejabat yang memimpin komunikasi pemerintah.
Di sinilah letak ironi itu.
Muhammad Qodari hadir bukan sebagai analis politik, bukan pula sebagai narasumber independen. Ia hadir dengan jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI. Artinya, setiap kalimat, setiap interupsi, dan setiap cara merespons kritik akan dibaca sebagai wajah komunikasi pemerintah.
Socrates pernah mengingatkan bahwa memahami lebih penting daripada sekadar menjawab. Dalam komunikasi publik, pelajaran itu bahkan lebih relevan. Komunikasi bukan perlombaan mencari siapa yang paling benar, melainkan usaha membangun pengertian antara negara dan masyarakat.
Karena itu, berulang kali meminta angka bukanlah masalah. Data memang penting dalam kebijakan publik. Yang menjadi persoalan adalah ketika data digunakan sebagai pintu untuk menutup dialog, bukan membukanya. Ketika lawan bicara lebih sering disela daripada didengar, publik menangkap kesan bahwa pemerintah lebih sibuk mempertahankan posisi daripada memahami keresahan.
Padahal, Badan Komunikasi Pemerintah dibentuk bukan untuk memenangkan debat di layar televisi.
Lembaga itu dibentuk agar pemerintah memiliki wajah yang mampu menjelaskan kebijakan, menyerap kritik, dan menjaga kepercayaan publik.
Ironisnya, dalam perdebatan tersebut, yang lebih diingat publik bukan penjelasan kebijakan pemerintah, melainkan gaya komunikasi pejabatnya.
Itulah sebabnya polemik ini tidak boleh dianggap sekadar viral sesaat. Ia adalah alarm bahwa komunikasi pemerintah sedang dinilai, bukan hanya dari apa yang disampaikan, tetapi dari bagaimana cara menyampaikannya.
Jika Kepala Badan Komunikasi justru lebih dikenal karena gaya berdebat daripada kemampuan membangun dialog, maka evaluasi bukan lagi soal individu. Ia menjadi pertanyaan tentang apakah pemerintah telah menempatkan figur yang tepat untuk menjadi wajah komunikasinya.
POJOK EDITORIAL
Komentar