Jakarta — Desakan agar Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mengemuka. Sejumlah pengamat menilai menteri yang dinilai tidak berprestasi, tidak kompeten, atau kerap menimbulkan kegaduhan perlu dievaluasi.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan menteri yang tidak menunjukkan kinerja dan kompetensi seharusnya tidak dipertahankan.
“Harusnya menteri tak berprestasi dan tidak kompeten di-kicked out, jangan dipertahankan,” ujar Jerry seperti dikutip dari SINDOnews.
Menurut Jerry, menteri yang kerap melakukan blunder dan mengundang kegaduhan juga dapat menjadi bagian dari evaluasi dalam perombakan kabinet.
Ia mengusulkan agar Presiden Prabowo mencari menteri yang dinilai kompeten untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Terkait waktu pelaksanaan, Jerry menilai reshuffle dapat dilakukan bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo pada Oktober 2026.
Desakan serupa juga disampaikan pegiat sosial-politik dan tokoh eksponen Angkatan Reformasi 1998 Andrianto. Ia menilai kinerja Kabinet Merah Putih belum sesuai dengan harapan.
“Memang kinerja kabinet tidak sesuai harapan. Kini jelang dua tahun sudah saatnya kabinet dirombak total. Butuh penyegaran dengan sosok baru yang bukan bagian dari rezim lama,” ujar Andrianto dikutip dari SINDOnews.
Spekulasi di Balik Wacana Reshuffle
Jika perombakan kabinet benar-benar dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan, reshuffle berpotensi tidak hanya menjadi persoalan evaluasi kinerja menteri. Momentum tersebut juga dapat menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk menata kembali komposisi kabinet sesuai dengan prioritas pemerintahan memasuki fase berikutnya.
Secara politik, perubahan susunan kabinet juga berpotensi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memasuki paruh berikutnya dengan tim yang lebih solid dan memiliki kemampuan eksekusi yang lebih kuat.
Spekulasi lainnya, evaluasi bisa saja diarahkan kepada menteri yang dianggap belum mampu menerjemahkan agenda utama Presiden ke dalam kebijakan yang konkret. Dalam situasi seperti ini, ukuran keberhasilan seorang menteri bukan hanya kemampuan menjaga stabilitas politik, tetapi juga seberapa jauh program pemerintah dapat berjalan efektif.
Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai siapa saja menteri yang akan masuk dalam evaluasi ataupun apakah reshuffle benar-benar akan dilakukan.
Karena itu, nama-nama menteri yang berpotensi diganti masih berada dalam ranah spekulasi. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Di sisi lain, wacana reshuffle juga dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika politik menjelang fase penting pemerintahan. Memasuki tahun ketiga, tekanan terhadap kabinet biasanya semakin besar karena publik mulai menilai bukan lagi janji dan arah kebijakan, melainkan hasil yang sudah terlihat.
Dengan demikian, apabila reshuffle terjadi, tantangan Presiden bukan sekadar mengganti sejumlah nama. Perubahan tersebut akan diuji dari kemampuan kabinet baru mempercepat kerja pemerintahan, memperbaiki koordinasi, serta memastikan agenda prioritas Prabowo berjalan lebih efektif.
Komentar